MPP

IR.BONDAN GUNAWAN.S

Tokoh politik nasional yang paling getol dan bersikukuh agar demokrasi harus menjadi pilar dan sendi kehidupan di Indonesia ini lahir di Yogjakarta, 24 April 1948. Selain pernah menjadi rector salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) sewaktu Gus Dur menjadi Presiden, tapi kemudian mengundurkan diri. Sebagai tokoh dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) semasa aktif di mahasiswa, Mas Bondan, demikian panggilan akrabnya, juga cukup dikenal sebagai aktifis gerakan pro demokrasi di masa rezim orde baru berkuasa di Indonesia. Bersama dengan Gus Dur, Marsilam Simanjuntak, Muslim Abdurachman, dan tokoh-tokoh politik lainnya mendirikan Forum Demokrasi (FORDEM) yang cukup disegani di kala itu.

“ PPR ini digagasi dan di urus oleh orang-orang muda yang masih bersih. Saya kenal betul mereka. Mereka dekat sekali dengan perjuangan rakyat. Dimana sulit kita melihat idealisme perjuangan rakyat di masa sekarang ini, apalagi di Partai Politik, justru saya menemukannya dalam diri mereka para pendiri dan pejuang di PPR. Itu sebabnya saya bersedia bergabung dengan PPR “, demikian ungkap tokoh yang baru pertama inilah bergabung di Parpol, ketika ditanya alasannya ada di PPR.

MUSPANI,SH

Dia adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Bengkulu ini merupakan symbol dari perjuangan rakyat, terutama bagi petani, nelayan, miskin kota di Bengkulu. Betapa tidak, sejak awal-awal di perkuliahan, dia sudah melakukan perlawanan terhadap segala perlakuan yang menindas rakyat. Jebolan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ini sejak muda aktif di dunia politik. Tak heran apabila dia sudah menjadi anggota legislatif di DPRD Bengkulu sejak dia masih kuliah, walaupun kemudian mengundurkan diri.

Sebagai penggagas dan pendiri PPR, beliau yakin betul kalau saja rakyat rakyat menemukan area pertempurannya sendiri , maka siapapun tak akan kuasa menindas dan menjajahnya. Dan baginya PPR adalah adalah kenderaan rakyat untuk menuju area itu, yaitu gedung parlemen. Bapak dari Gading Timoer (anak kesayangannya) ini sejak menang dalam PEMILU sebagai DPD, harus menetap di Jakarta. Tegas, kritis, dan berjiwa besar adalah karakter yang dia miliki.

“ Kita harus mampu berbuat untuk diri kita sendiri. Jangan mau dibodohi oleh para politisi kepala batu itu. Dan PPR lah tempat kita untuk bersaing dan memenangkan rakyat. Karena rakyat memang harus menang. Dan sekarang ini saatnya rakyat harus menang !”, demikian komentarnya.

IR.M.NATSIR ABBAS, MSc

 

Sebagai seorang aktifis lingkungan hidup, maka bertahun-bertahun disepanjang hidupnya beliau abdikan untuk kemajuan masyarakat dan lingkungan hidup. Bahkan tidak hanya beliau sendiri, kebanyakan aktifis gerakan social dan lingkungan di pulau Sulawesi adalah bekas mahasiswanya. Dikenal sebagai tokoh LSM dan gerakan lingkungan di Pulau Sulawesi menjadikan Pak Natsir (begitu panggilan akrabnya) selalu konsisten dalam kerja-kerja pendampingan rakyat miskin di pedesaan. Beliau cukup dikenal dikalangan rakyat dan pemerintahan, tidak hanya di Makasar sebagai kota kelahirannya, akan tetapi hampir di seluruh wilayah di pulau Sulawesi. Orang tuanya (Abbas Dg. Mallawa) adalah pendiri Partai Masyumi di Sulawesi pada tahun 50an, itu sebabnya ia diberi nama M. Natsir yang diambil dari nama Ketua Partai Masyumi kala itu.

Mobilitasnya yang tinggi dan kesungguhannya dalam mengkampanyekan pentingnya lingkungan menjadikan mantan Pengurus Dewan Mahasiswa UNHAS 1974-1977, pendiri Koran kampus IDENTITAS dan Dosen Universitas Tadulako ini ikut menggagasi banyak organisasi lingkungan seperti beliau pendiri WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), EPW (Environment Parliament Watch), PULSA Celebes (Simpul Jaringan Sumberdaya Alam Sulawesi) dan banyak lagi organisasi atau forum-forum yang digagasinya bersama aktifis gerakan social dan lingkungan di Indonesia. Baginya bergabung di PPR adalah suatu keharusan :

“ PPR adalah makhrifat-nya pendampingan rakyat. Setelah bertahun-tahun mendampingi rakyat, dan setelah rakyat pintar dan cerdas, maka doronglah dia (rakyat) untuk membuat dan mengatur kebijakan hidupnya sendiri. Untuk itu parpol menjadi strategis karena kelompok-kelompok atau LSM kan tidak bisa ikut Pemilu”, demikian pendapatnya. Sudah lebih 25 tahun beliau bersama anak dan istrinya menetap di Palu, Sulawesi Tengah.

DON MARUT

Di PPR keputusan dan kebijakan politik di kepengurusan masing-masing tingkatan adalah otonom, artinya pengurus nasional tidak diperbolehkan mengintervensi pengurus propinsi, demikian seterusnya sampai ke pengurus desa, maka dari jenjang struktur terendah sampai tertinggi memiliki kekuatan sendiri-sendiri sesuai dengan peran dan fungsinya terhadap kebijakan politik dan programatik masing-masing level.

“Jadi PPR adalah perkumpulan dari partai-partai daerah karena PPR kuat dan berkembang di daerah, dan karena itu pembuatan keputusan pun didesentralisasikan atau paling banyak di daerah”, demikian komentar dan gagasannya. Itu pula yang menyebabkan pria dari bagian timur Indonesia ini mengajak kawan-kawan aktifis gerakan sosial di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Irian bergabung di PPR. Sebagai aktifis gerakan sosial yang cukup terkenal terutama di kawasan timur Indonesia, Bung Don Marut memiliki loyalitas dan pengalaman yang segudang dalam penataan demokrasi dan sosial bagi masyarakat pedesaan. Terakhir setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur INSIST sebuah LSM jaringan nasional di Yogjakarta, beliau sekarang mengabdikan kemampuannya di INFID, sebuah jaringan LSM nasional. Ia menetap di Jakarta. Gagasan dan ide-idenya tentang struktur dan sistem pengambilan keputusan di PPR menjadikan PPR benar-benar partai yang berangkat dari spiritasi dan motivasi rakyat di daerah-daerah. Mendorong kaum petani, buruh, miskin kota, dan kaum nelayan yang sejak lama sudah belajar demokrasi dan memperjuangkan hak-haknya bersama serikat-serikat dan aktifis LSM di Indonesia bagian Timur adalah semangat yang membara dari Bung Don.

TRI HERU WARDOYO

Pengalamannya sebagai aktifis mahasiswa era 80-an menjadikan alumnus UMY Yogjakarta ini punya pengalaman cukup untuk perjuangan dan perlawanan rakyat menuju kedaulatan. Lahir di Binjai, Sumatera Utara dan aktif dalam gerakan mahasiswa di Yogjakarta. Kepedulian dan kerja-kerja pengorganisasian petani dia lakukan sepanjang hidupnya. Bersama-sama aktifis gerakan lingkungan beliau menjadi pendiri sekaligus pelaksana Yayasan Bina Alam Indonesia (YBAI) yang banyak membantu memberdayakan masyarakat petani pinggiran hutan di Pegunungan Leuser, Aceh. Seiring dengan gejolak social dan politik di Aceh, ia bersama kawan-kawannya mengorganisir para petani pengungsi Aceh.

Karenanya tak heran kalau dia pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Presiden AFA, sebuah federasi organisasi tani Asia yang berkantor di Manila tahun 2003-2005. Sebagai penggagas dan pendiri PPR, setahun terakhir ini dia banyak melakukan perjalanan ke luar negeri mengikuti pertemuan-pertemuan gerakan petani internasional. Sekarang menetap di Binjai, Sumatera Utara bersama keluarganya.

DIANTO BACHRIADI

 

Siapa yang tak kenal orang ini. Melihat reputasinya, rasanya hampir tak ada yang tak kenal dia, apalagi pengurus-pengurus serikat-serikat tani dan aktifis yang mendampingi petani. Namanya akrab sekali bagi perjuangan tanah atau reforma agraria di Indonesia. Sudah ratusan buku ia tulis yang berkenaan dengan pengorganisasian petani dan reforma agraria. Aktifis mantan Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas Padjadjaran (1986-1988), Anggota Dewan Pimpinan Bakom Bandung tahun 1988-1990, dan sederetan posisi penting di kampusnya semasa ia kuliah. Setamat kuliah, ia aktif memperjuangkan reforma agraria di Indonesia. Tercatat bersama aktifis LSM di Indonesia, dia menggagasi dan mendirikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan tahun 1995-1998 menjadi Wakil Ketua Badan Eksekutif KPA, tahun 1998-2001 menjadi Ketua Badan Eksekutif KPA, dan menjadi Anggpta Dewan Pakar KPA pada tahun 2001-2004.

Perhatiannya terhadap ketimpangan hak-hak rakyat menjadikan aktifis kelahiran Lahat (Sumsel) tgl.12 September 1965 ini tak pernah lelah mendampingi kasus-kasus tanah. Tahun 2003-2004 dia menggagasi dan mendirikan Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan (PERGERAKAN) bersama aktifis dan pimpinan organisasi rakyat lainnya, yang kemudian dia terpilih menjadi Ketua. Baginya rakyat berorganisasi dan berpolitik adalah semboyan yang sering kali dia lemparkan dalam forum-forum. Penggagas dan pendiri PPR yang akrab dipanggil “Gepeng” ini memperdalam ilmunya di salah satu Universitas di Amerika Serikat (2004-2005), dan kini melanjutkan studi S2 di Flinders University, Adelaide-Australia.

ARIMBI HEROE PUTRI,SH,LLM

M

antan Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum (YPBHI) tahun 1995 ini sejak dibangku kuliah aktif sebagai aktifis mahasiswa. Keahliannya dalam hukum lingkungan menjadikan beliau tepat bergelar LLM. Sangat paham terhadap konsep dan strategi PPR karena sejak awal tahun 1994 bersama aktifis gerakan sosial di Sumatera pernah mertencanakan dan bercita-cita membangun partai politik seperti PPR.

Selain saat ini mengelola DebtWatch Indonesia, sebuah LSM yang khusus menyoroti soal-soal globalisasi dan anggaran, salah seorang pendiri dan pengurus ELAW Indonesia (perkumpulan ahli hukum lingkungan), dan salah seorang Komisaris Komnas Perempuan, Mbak Bimbi (panggilan akrabnya) juga pernah aktif di JARI Indonesia dan pernah juga di Eksekutif Nasional WALHI.