DATA PENGURUS PPPR per-30 Oktober 2007

1.	DPP Sumatera Utara	5.	DPP Bengkulu
	Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) :		Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) :
	1. Langkat		1. Kota Bengkulu
	2. Deli Serdang		2. Muko-Muko
	3. Serdang Bedagai		3. Bengkulu Selatan
	4. Batu Bara		4. Bengkulu Utara
	5. Asahan		5. Rejang Lebong
	6. Labuhan Batu		6. Lebong
	7. Simalungun		7. Kepahiang
	8. Karo		8. Kaur
	9. Dairi	6.	DPP Bangka Belitung
	10. Pak Pak Barat		1. Pangkal Pinang
	11. Tapanuli Utara		2. Bangka
	12. Kota Medan		3. Bangka Tengah
	13. Kota Tanjung Balai		4. Bangka Barat
	14. Kota P.Sidempuan		5. Bangka Selatan
	15. Kota Sibolga	7.	DPP Kepulauan Riau
	16. Kota T.Tinggi		1. Kota Tanjung Pinang
	17. Kota P.Siantar		2. Kota Batam
	18. Kota Binjai		3. Karimun
2.	DPP Riau	8.	DPP Lampung
	Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) :		Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) :
	1. Kota Pekan Baru		1. Tanggamus
	2. Kampar		2. Lampung Barat
	3. Rokan Hilir		3. Metro
	4. Kota Dumai		4. Way Kanan
	5. Pelalawan	9.	DPP DKI Jakarta
	6. Indragiri Hulu		1. Kepulauan Seribu
	7. Kuantan Singingi		2. Jakarta Utara
3.	DPP Jambi		3. Jakarta Timur
	1. Merangin		4. Jakarta Selatan
	2. Sorolangun	10.	DPP Jawa Barat
	3. Batang Hari		1. Bogor
	4. Muaro Jambi		2. Kota Bogor
	5. Tanjung Jabung Timur		3. Sukabumi
	6. Tanjung Jabung Barat		4. Kota Sukabumi
	7. Kota Jambi		5. Cianjur
4.	Sumatera Selatan		6. Kota Bandung
	1. Ogan Komering Ulu		7. Garut
	2. Musi Rawas		8. Tasikmalaya
	3. L a h a t		9. Ciamis
	4. Musi Banyuasin		10. Majalengka
	5. Kota Palembang		11. Sumedang
	6. Prabumulih		12. Indramayu
	7. Pagar Alam		13. Kota Bekasi
	8. Lubuk Linggau		14. Subang

11.	DPP Jawa Tengah	14.	DPP Nusa Tenggara Barat
	1. Semarang		1. Kota Mataram
	2. Kota Salatiga		2. Lombok Barat
	3. Kota Semarang		3. Lombok Tengah
	4. Wonogiri		3. Bima
	5. Sragen		4. Kota Bima
	6. Boyolali		5. Dompu
	7. Klaten		6. Lombok Timur
	8. Kota Surakarta	15.	Nusa Tenggara Timur
	9. Magelang		1. Kota Kupang
	10. Kota Magelang		2. Kupang
	11. Kebumen		3. Belu
	12. Tegal		4. Rote Ndao
	13. Kota Tegal		5. Timor Tengah Selatan
	14. Brebes		6. Sumba Barat
	15. Batang		7. Sumba Timur
	16. Pekalongan		8. Manggarai
	17. Pemalang		9. Ende
	18. Kota Pekalongan		10. Sikka
			11. Lembata
12.	DPP Jawa Timur	16.	DPP Sulawesi Utara
	1. Kota Surabaya		1. Kota Manado
	2. Sidoarjo		2. Minahasa
	3. Pasuruan		3. Kota Tomohon
	4. Kota Madiun		4. Bolaang Mongondow
	5. Kota Blitar		5. Kota Bitung
	6. Kota Kediri	17.	DPP Sulawesi Tengah
	7. Lamongan		1. Kota Palu
	8. Bojonegoro		2. Donggala
	9. Madiun		3. Parigi Moutong
	10. Nganjuk		4. Morowali
	11. Probolinggo		5. Poso
	12. Banyuwangi		6. Tojo Una-una
	13. Jember		7. Toli Toli
	14. Kediri		8. Buol
	15. Blitar	18.	DPP Sulawesi Selatan
	16. Pacitan		1. Kota Makasar
	17. Trenggalek		2. Jeneponto
	18. Ponorogo		3. Gowa
	19. Lumajang		4. Bulukumba
	20. Malang		5. Bantaeng
13.	DPP Banten		6. Sinjai
	1. Serang		7. Bone
	2. Tangerang		8. Pinrang
	3. Kota Tangerang		9. Soppeng
	4. Kota Cilegon		10. Kota Pare-pare

19.	DPP Sulawesi Barat	23.	DPP Papua Barat
	1. Mamuju		1. Kota Manokwari
	2. Luwu		2. Sorong Selatan
	3. Luwu Utara		3. Sorong
	4. Luwu Timur		4. Kota Sorong
	5. Kota Palopo
20.	DPP Gorontalo	24.	DPP Kalimantan Barat
	1. Boalemo		1. Sambas
	2. Kota Gorontalo		2. Bengkayang
	3. Pohuwato		3. Landak
	4. Bone Bolango		4. Pontianak
	5. Gorontalo		5. Sanggau
21.	DPP Maluku	25.	DPP Kalimantan Tengah
	1. Kota Ambon		1. Sukamara
	2. Buru		2. Lamandau
	3. Maluku Tengah		3. Seruyan
	4. Maluku Tenggara		4. Kota Waringin Barat
	5. Maluku Tenggara Barat		5. Kota Palangkaraya
22.	DPP Maluku Utara	26.	DPP Kalimantan Timur
	1. Kota Ternate		1. Kota Balikpapan
	2. Kota Tidore		2. Kota Samarinda
	3. Halmahera Timur		3. Penajam
	4. Halmahera Barat		4. Nunukan
	5. Kepulauan Sula		5. Malinas
	6. Halmahera Selatan		6. Pasir
Menyusul……………

 

 

Berkas Pembentukan PPR

1. Formulir Keanggotaan :

Kepada Yth,

Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Boalemo

Partai Perserikatan Rakyat (PPR)

Propinsi Gorontalo

Di

Boalemo

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Umur
Pekerjaan
No.KTP / SIM
Alamat

Dengan ini memohon untuk menjadi anggota Partai Perserikatan Rakyat (PPR) dan setuju terhadap Anggaran Dasar dan akan mematuhi semua aturan dan mekanisme Partai. Kemudian saat ini saya tidak sedang menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik manapun.

Demikian Surat ini saya perbuat dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Turut saya lampirkan :

a. Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku = 3 lembar,

b. Pas photo ukuran 3 cm x 4 cm = 3 lembar.

_________________2007,

Pemohon,

(_____________________)
___________________________________________________

2. Berita Acara Pembentukan :

	Partai Perserikatan Rakyat (PPR) Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) BOALEMO PROPINSI GORONTALO
Alamat :

BERITA ACARA

RAPAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

DEWAN PENGURUS KABUPATEN (DPK) BOALEMO

PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT (PPR)

Pada hari ini, __________ tanggal _____2007, bertempat di______________ telah diadakan Rapat Pembentukan DPK-PPR Boalemo. Hasil Keputusan Rapat tersebut menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Boalemo, Propinsi Gorontalo, Partai Perserikatan Rakyat (PPR) untuk Periode 2006-2010 adalah :

Ketua I
Ketua II
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara I
Anggota-Anggota

Ditetapkan di Boalemo,

Pada Tanggal : ___________

Pimpinan Rapat,

(______________) (____________)

Ketua Sekretaris

Lampiran : Daftar Hadir Peserta Rapat 

__________________________________________________

3. Surat Ketetapan Partai (SKP) untuk Pengurus :

Partai Perserikatan Rakyat (PPR) Dewan Pengurus Propinsi (DPP) GORONTALO

SURAT KETETAPAN PARTAI

Nomor : _______/SKP-DPK/PPR-GRTL/XI/2007

Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Gorontalo, Partai Perserikatan Rakyat (PPR) setelah :

Menimbang :

1. Bahwa menjalankan roda organisasi sebagai kebutuhan partai politik perlu diangkat Pelaksana Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Partai Perserikatan Rakyat (PPR) periode 2006-2010,
2. Bahwa Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) adalah Badan Pelaksana Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang mengkoordinir kerja di tingkat Kabupaten/Kota,
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan verifikasi oleh Depkum-HAM dan KPU sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 2003 tentang Partai Politik dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemilu sebagai syarat administrasi partai politik peserta pemilu 2009,

Mengingat :

1. Pasal 11 point c jo pasal 14 Anggaran Dasar PPR
2. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga PPR,
3. Konsensus politik partai pada Rakerda Propinsi Gorontalo, Tgl.___________________2007,

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pembentukan Kepengurusan DPK-PPR Kabupaten Boalemo,
2. Usul, saran dan komentar dari anggota dan kepengurusan PPR di Kabupaten Boalemo ,

Memutuskan :

Pertama :

Menetapkan nama-sama tertulis dibawah ini sebagai Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Boalemo, Partai Perserikatan Rakyat (PPR) untuk periode 2006-2010 sebagai berikut :

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Anggota

Ketua-Ketua Bagian :

Pendidikan dan Kaderisasi
Kampanye dan Advokasi
Usaha Ekonomi Rakyat
Pemberdayaan Politik Perempuan
Seni, Budaya dan Olah Raga
Agraria
Kerohanian

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur maka keputusan ini akan ditinjau kembali dengan persetujuan pengurus dan anggota PPR di Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Gorontalo,

Pada tanggal : __________________

Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Gorontalo

Partai Perserikatan Rakyat (PPR)

(__________________) (_______________)

Ketua Sekretaris

Tembusan :

1. Diberikan kepada DPK ybs,
2. DPN-PPR di Jakarta sebagai laporan,
3. Arsip

_______________________________________________________________________